Paling Banyak Digunakan Bertransaksi, Pemerintah Colek Perbankan Berantas Judi Online

Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah pemberantasan judi online dengan menggandeng sektor perbankan. Dalam Konferensi Pers Capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa kerjasama dengan perbankan dan penyedia layanan keuangan menjadi kunci dalam memutus aliran dana judi online.

KNEWS.CO.ID, Jakarta – Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah pemberantasan judi online dengan menggandeng sektor perbankan. Dalam Konferensi Pers Capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa kerjasama dengan perbankan dan penyedia layanan keuangan menjadi kunci dalam memutus aliran dana judi online.

“Kerja sama yang kuat dengan perbankan akan sangat dibutuhkan, karena nadi dari judi online ini justru ada di rekening atau aliran dana,” tegas Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

Meutya Hafid menambahkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melakukan koordinasi dengan sektor perbankan untuk memantau transaksi terkait judi online. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan platform E-Wallet yang banyak disinyalir digunakan untuk aktivitas perjudian daring.

"Kami memantau salah satu yang paling banyak digunakan adalah rekening bank, dan kami juga telah berkomunikasi dengan penyelenggara e-Wallet untuk mengurangi transaksi terkait judi online di platform mereka," kata Meutya Hafid.

Pada kesempatan yang sama, Meutya Hafid mengungkapkan bahwa selama bulan November 2024, Kementerian Komdigi telah menerima 651 permohonan untuk memblokir rekening bank yang diduga terkait dengan judi online. Pemblokiran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memutuskan aliran dana yang mengalir ke jaringan perjudian daring.

"Rekening-rekening ini kami blokir setelah dilakukan pemantauan dan berdasarkan aduan dari masyarakat. Kami juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk menindaklanjuti pemblokiran tersebut," tambahnya.

Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menanggulangi praktik judi daring yang meresahkan masyarakat Indonesia. Selain itu, Kementerian Komdigi bersama sektor perbankan dan platform E-Wallet akan terus memonitor aktivitas transaksi keuangan yang terkait dengan perjudian untuk memastikan tindak lanjut yang lebih cepat dan efektif.

Dengan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor perbankan, dan penyedia layanan keuangan, diharapkan dapat menurunkan angka perjudian online di Indonesia serta memberikan dampak positif bagi pencegahan penipuan dan perjudian ilegal.