 |
| Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyoroti pentingnya penyediaan peta braille atau atlas taktil sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak informasi dan pendidikan bagi penyandang disabilitas netra |
KNEWS.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyoroti pentingnya penyediaan peta braille atau atlas taktil sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak informasi dan pendidikan bagi penyandang disabilitas netra. Hal tersebut disampaikan Meitri menanggapi program Geoliterasi bagi Penyandang Disabilitas Netra yang diluncurkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai program prioritas Tahun Anggaran 2025.
Meitri mengapresiasi peluncuran program ini sebagai upaya konkret dalam melaksanakan amanat undang-undang, seperti yang tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi yang mudah diakses. Selain itu, Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga menegaskan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi dalam format yang dapat dijangkau oleh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
“Peta braille memiliki peran penting dalam membantu penyandang disabilitas netra memahami tata letak wilayah, lokasi fasilitas umum, jalur transportasi, hingga mitigasi bencana,” jelas Meitri. Anggota Fraksi PKS ini juga menambahkan bahwa program ini mendukung penyediaan informasi yang inklusif sekaligus berkontribusi terhadap pendidikan geospasial berbasis taktil bagi siswa di Sekolah Luar Biasa (SLB).
Namun, Meitri mengkritik alokasi anggaran yang hanya sebesar Rp500 juta untuk program geoliterasi tersebut. Menurutnya, anggaran ini perlu dipertimbangkan kembali mengingat banyaknya penyandang disabilitas netra di Indonesia yang mencapai 8,3 juta orang serta lebih dari 6.970 SLB yang dapat memanfaatkan peta ini.
“Anggaran tersebut perlu dikaji dengan serius untuk memastikan bahwa kebutuhan literasi bagi penyandang disabilitas netra di Indonesia dapat dipenuhi,” tegas Meitri. Ia juga menyoroti pentingnya adanya sosialisasi dan pelatihan yang menjangkau yayasan disabilitas, SLB, dan komunitas terkait untuk memastikan peta ini dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Meitri mendorong kolaborasi antara BIG, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga donor terkait. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas peta dan memperluas distribusi peta braille ke daerah-daerah terpencil.
Lebih lanjut, Meitri juga menekankan pentingnya akurasi dan relevansi data geospasial yang disertakan dalam peta braille. Ia juga mengusulkan agar BIG menyelenggarakan pelatihan bagi guru atau pendamping tuna netra dalam pemanfaatan peta tersebut guna menciptakan ekosistem belajar yang lebih suportif dan inklusif bagi penyandang disabilitas netra.
0 Comments