 |
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama LPS pada Rabu, Senayan, Jakarta (20/11/2024). |
KNEWS.CO.ID, Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat adanya peningkatan signifikan pada risiko kredit di BPR/BPRS. Hingga September 2024, gross NPL BPR tercatat mencapai 11,72%, sedangkan gross NPF BPRS mencapai 9,03%. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, meminta agar LPS segera menindaklanjuti tren kenaikan kredit macet ini.
Puteri menyatakan bahwa lonjakan kredit macet ini harus segera dicermati dan dicari solusinya oleh LPS serta regulator lainnya. "Saya ingin tahu BPR/BPRS mana saja yang kredit macetnya sangat tinggi, dan apa penyebabnya? Apakah karena kondisi usaha debitur yang tidak sehat atau faktor lain, seperti ketidak hati-hatian dalam penyaluran kredit/pembiayaan?" ujar Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama LPS di Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/11/2024).
Puteri juga mengungkapkan bahwa 18 dari 19 BPR/BPRS yang ditutup pasca UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disebabkan oleh faktor fraud akibat penyaluran kredit yang tidak prudent. "Apakah LPS sudah mendalami potensi fraud ini? Langkah-langkah apa yang akan LPS lakukan untuk menangani lonjakan kredit macet?" tambahnya.
Selain itu, Puteri mempertanyakan kesiapan LPS dalam menangani pemburukan kondisi BPR/BPRS tersebut. "Jika terjadi pemburukan pada BPR/BPRS, bagaimana kesiapan LPS dalam menjalankan fungsi resolusi?" tanya Puteri lebih lanjut.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa LPS akan memberikan dukungan kepada BPR/BPRS melalui pengembangan Teknologi Informasi (TI). Purbaya menyebutkan bahwa LPS membutuhkan anggaran sebesar Rp160 miliar untuk membangun sistem IT yang dapat mendukung BPR bersaing dengan perbankan dan fintech.
"Kami ingin membangun sistem IT untuk BPR. Tahun ini adalah tahap asesmen kelayakan. Tahun depan, kami akan mulai menerapkan sistem ini dengan pilot project 100 BPR yang akan dipilih," ujar Purbaya. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan manajemen BPR/BPRS melalui pelatihan manajemen yang dapat diakses secara online maupun offline secara gratis bagi BPR yang membayar iuran ke LPS.
Purbaya juga menambahkan bahwa investasi IT yang besar ini tidak dapat dilakukan oleh semua BPR. "Kami harap ke depan, kemampuan manajemen BPR/BPRS menjadi lebih baik. Jika sudah mampu, kita akan lepas," jelasnya.
0 Comments