 |
| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil meraih peringkat pertama pada Anugerah Manajemen ASN 2024 kategori pengelolaan kompetensi lembaga di tingkat Lembaga Pemerintah Non ASN/Lembaga Non Struktural (LPNK/LNS). Penghargaan ini diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam acara Rapat Evaluasi Seleksi Kompetensi Dasar CPNS TA 2024 di Solo, Jawa Tengah, Rabu (13/11/2024). |
KNEWS.CO.ID, Solo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil meraih peringkat pertama pada Anugerah Manajemen ASN 2024 kategori pengelolaan kompetensi lembaga di tingkat Lembaga Pemerintah Non ASN/Lembaga Non Struktural (LPNK/LNS).
Penghargaan ini diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam acara Rapat Evaluasi Seleksi Kompetensi Dasar CPNS TA 2024 di Solo, Jawa Tengah, Rabu (13/11/2024).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, dari Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto. Cahya menyampaikan bahwa capaian ini menjadi motivasi bagi KPK untuk terus meningkatkan pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama karena status ASN di KPK baru berjalan selama tiga tahun.
“Penghargaan ini merupakan dorongan bagi kami untuk semakin meningkatkan pengelolaan kompetensi pegawai di KPK. Kami berterima kasih atas apresiasi ini,” ujar Cahya.
Dalam kegiatan tersebut, BKN juga mengevaluasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS TA 2024 yang melibatkan berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Proses pelaksanaan SKD CPNS dijadwalkan selesai pada 14 November 2024, dilanjutkan dengan Seleksi Kompetensi untuk pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode I mulai 15 November 2024.
KPK sendiri telah melaksanakan dua kali seleksi CPNS, yaitu pada 2023 dan 2024. Seleksi CPNS 2023 menghasilkan 214 CPNS baru yang kini tengah mengikuti pembekalan dan pelatihan sebelum bertugas di unit kerja masing-masing.
Penghargaan ini menunjukkan komitmen KPK dalam mengelola sumber daya manusia secara profesional dan kompeten, sejalan dengan perannya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Keberhasilan ini diharapkan dapat memotivasi lembaga lain untuk terus memperbaiki manajemen ASN demi pelayanan publik yang lebih baik.
0 Comments