 |
| Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah resmi memulai uji coba sistem inklusi di madrasah sejak Kamis (7/11/2024). |
KNEWSCOID, BOGOR — Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah resmi memulai uji coba sistem inklusi di madrasah sejak Kamis (7/11/2024). Program ini berlangsung di sejumlah madrasah, termasuk yang berada di Kabupaten Bogor, dan akan berlanjut hingga Juli 2025. Langkah ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak (AYL) bagi peserta didik penyandang disabilitas.
Direktur KSKK Madrasah, Muchammad Sidik Sisdiyanto, menekankan pentingnya akselerasi program inklusi di lingkungan madrasah agar tidak tertinggal dalam penerapan kebijakan tersebut. Menurutnya, madrasah harus menjadi tempat belajar inklusif dan menjadi model bagi kabupaten lainnya. “Kami ingin agar program inklusi di madrasah ini bisa menjadi contoh dan diterapkan secara nasional,” ujarnya.
Kasubdit Pendidikan Vokasi dan Inklusi KSKK, Anis Masykhur, menyatakan madrasah akan terus berkomitmen dalam menjalankan sistem pendidikan inklusi secara bertahap. Hal ini diharapkan mampu menghadirkan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif bagi peserta didik disabilitas.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bogor juga menyatakan kesiapannya sebagai lokus uji coba. Menurutnya, Forum Pendidik Madrasah Inklusi (FPMI) di Kabupaten Bogor telah aktif bergerak secara mandiri dan siap mendukung uji coba ini agar berjalan sukses.
Program ini mendapat supervisi dari INOVASI, lembaga yang fokus mendukung pendidikan inklusi. Abdul Munir, perwakilan INOVASI, menjelaskan bahwa mereka akan membantu dalam pendataan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sesuai jenjang kebutuhan. Data tersebut akan menjadi acuan Kemenag dalam pengembangan informasi sistem pendidikan inklusi.
Salah satu instrumen utama dalam uji coba ini adalah Profil Belajar Siswa (PBS) yang telah dikembangkan bersama lintas kementerian dan lembaga sejak 2018. PBS digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus siswa dan menjadi alat screening awal di madrasah yang aksesnya terhadap layanan medis terbatas.
Ketua FPMI Pusat, Supriyono, menegaskan bahwa dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kemenag pusat dan daerah, sangat penting untuk kelancaran program. Hal senada disampaikan Dinas Sosial Pemkab Bogor, yang siap mendukung uji coba ini dengan program dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Sekretaris Pokja Inklusi Kemenag Pusat, Sakdiyah, akan mengkoordinasikan dukungan lebih luas, termasuk dari perguruan tinggi dan sumber daya lain di lingkungan Kemenag Pusat. Dukungan lintas lembaga ini diharapkan memperkuat implementasi sistem inklusi di madrasah Kabupaten Bogor dan sekitarnya.
0 Comments