 |
| Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevry Sitorus, menyoroti pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang secara terbuka menyatakan dukungannya kepada salah satu calon gubernur di Jawa Tengah dalam Pilkada serentak 2024 |
KNEWSCOID, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevry Sitorus, menyoroti pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang secara terbuka menyatakan dukungannya kepada salah satu calon gubernur di Jawa Tengah dalam Pilkada serentak 2024. Deddy menyarankan agar Presiden mengambil cuti jika ingin terlibat langsung dalam kampanye tersebut.
Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024), Deddy mengungkapkan, meskipun Istana mengklaim bahwa tidak ada larangan bagi Presiden untuk melakukan kampanye, namun menurutnya Undang-Undang mensyaratkan agar Presiden mengambil cuti jika ingin terlibat dalam kegiatan kampanye Pilkada.
"Memang Istana menyatakan tidak ada larangan bagi Presiden untuk kampanye. Namun, menurut Undang-Undang kita, apabila Presiden terlibat dalam kampanye, maka seharusnya dia mengambil cuti," tegas Deddy. Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menambahkan bahwa keterlibatan Presiden dalam kampanye dapat merusak kepercayaan publik terhadap netralitas Pilkada.
Deddy menilai, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata, pernyataan dukungan yang disampaikan Presiden Prabowo berpotensi disalahartikan oleh pejabat di bawahnya. "Saya khawatir, meskipun mungkin Presiden tidak berniat demikian, pernyataan tersebut bisa ditangkap berbeda oleh instrumen pemerintahan di bawahnya," ujarnya.
Pernyataan Deddy tersebut menambah ketegangan terkait pembahasan mengenai netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada 2024. Beberapa pihak khawatir adanya penyalahgunaan kekuasaan yang bisa mempengaruhi jalannya pemilu dan Pilkada.
Deddy menegaskan bahwa penting bagi Presiden dan jajaran pemerintah untuk menjaga prinsip netralitas dalam setiap tahapan Pilkada. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk menghindari konflik kepentingan, serta memastikan Pilkada berjalan adil dan transparan.
0 Comments