Pada kesempatan itu, warga mengeluhkan persoalan banjir yang tak pernah tuntas ditangani Pemerintah. Utamanya, wilayah langganan banjir seperti di Blok 10 Antang, Kecamatan Manggala.
“Persoalan banjir ini masih menjadi keluhan masyarakat. Hal ini terus kita kawal bagaimana kawasan ini bisa menjadi perhatian pemerintah,” tukas Supratman.
Supratman menjelaskan, waduk kolam regulasi Nipa-Nipa harusnya berada di Kota Makassar tepatnya di Blok 10 Antang. Sebab, wilayah tersebut merupakan daerah terendah sehingga perlu perhatian lebih pemerintah mengatasi persoalan banjir.
“Waduh itu lokasinya ditempat rendah. Itu, cocoknya di Blok 10 dan itu tidak diperhatikan Pemkot Makassar. Makanya, kita harap pemkot bisa tuntaskan banjir di Manggala,” ungkapnya.
Dijelaskan Ketua Komisi A DPRD Makassar, ada beberapa titik yang menjadi wilayah banjir setiap tahun. Salah satunya, kawasan Blok 10 Kecamatan Manggala.
Masalah lain, kata Supratman, masyarakat butuh bantuan untuk UMKM. Apalagi, kawasan ini sudah menjadi pusat kuliner. Tak sedikit, pelaku UMKM tumbuh dan mereka menjadi salah satu penopang perekonomian daerah.
“Nah, saya kira bantuan ini perlu didukung apalagi pandemi perlahan melandai. Insya Allah, akan kita perjuangkan,” paparnya.
Kemudian, kata dia, TPA Antang harusnya pemerintah memberikan batasan agar sampah atau resapan tak jatuh ke aliran sungai. Pasalnya, kuman yang ada sangat berbahaya.
“Kita tinjau soal tanggung dan sudah diusul. Rencananya, ada aliran drainase ke sungai Tallo sehingga bisa meminimalisir banjir,” ujarnya.
“Semua aspirasi ini kan akan dimasukkan ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Jadi, akan keluhan akan menjadi program tapi akan dipilih sesuai skala prioritas,” tambahnya. (*)
0 Comments